KPK RI Gelar Seminar Nasional Secara Virtual

 

KALIANDA, – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) menggelar seminar nasional yang dipusatkan di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), pada Rabu 1 Desember 2021.

Seminar nasional yang digelar dalam rangka menyambut hari Anti Sedunia pada 9 Desember 2021 mendatang, mengangkat tema tentang Transformasi Perizinan Berbasis Risiko dalam Sektor Pertambangan serta dibuka oleh Ketua KPK RI Firli Bahuri.

Seminar nasional itu berlangsung di Aula Bahteramas, Kantor Gubernur Sultra, Jalan Haluoleo, Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sultra.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Thamrin mengikuti seminar tersebut secara berani melalui aplikasi  zoom meeting , dari ruang kerja sekda, kantor bupati setempat.

Turut hadir mendampingi Sekda Thamrin, Pelaksana tugas (Plt) Staf Ahli Bupati Bidang Ekobang dan Kemasyarakatan Isro' Abdi, Inspektur Kabupaten Anton Carmana, Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Achmad Herry.

Dalam kesempatan itu, Ketua KPK RI Firli Bahuri mengatakan, ada empat permasalahan bangsa yang harus segera diselesaikan, yaitu Bencana Alam dan Non Alam, Narkoba, Terorisme dan Radikalisme serta Korupsi.

Menurutnya, tujuan nasional dapat segera terwujud apabila pemerintah dapat menyelesaikan empati permalasalahan bangsa tersebut.

“Kenapa kita harus menyelesaikan kebangsaan, karena sebenarnya Negara Kesatuan Republik Indonesia ada karena semangat semangat. Karena semangat para pendiri bangsa kita,” ujarnya.Firli Bahuri menjelaskan tindak pidana korupsi merupakan permasalahan bersama, yang dibiarkan, maka dapat merampas Hak Asasi Manusia (HAM) secara terus-menurus.

Sehingga kata dia, akan berimbas pada menurunnya kualitas pendidikan dan juga berpengaruh terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).

“Tindakan korupsi bukan hanya merugikan yang merugikan uang negara, tapi jauh dari korupsi merampas hak-hak rakyat. Itulah kejahatan korupsi, merampas HAM, dan korupsi masih menjadi masalah kita bersama,” kata Firli Bahuri.